PAGARALAM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memiliki ketangguhan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi transformasi digital serta perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terus berkembang mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri dan memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Pagaralam yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pagaralam, Selasa 23 Juni 2026.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat maupun tata kelola pemerintahan.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Pastikan Pelayanan Listrik Lebih Baik
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
"Kita harus siap menghadapi fase transisi. Saat ini segala sesuatu berlangsung secara terbuka dan serba digital. Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut agar tetap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut Herman Deru, perubahan juga terjadi pada tata kelola keuangan daerah. Berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk lebih efisien dan inovatif dalam mengelola anggaran pembangunan.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan efisiensi yang berdampak pada pengurangan beberapa komponen belanja daerah.
BACA JUGA:Herman Deru Diakui Sebagai 'Gubernur Pangan' Indonesia oleh Ketua Umum HMTN MP
BACA JUGA:Herman Deru Soroti Pentingnya Kepercayaan Publik dan Keberlanjutan Pembangunan
Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan.
"Kita harus siap dengan format baru pengelolaan keuangan. Jangan hanya mengandalkan APBD semata. Pembangunan harus melibatkan seluruh elemen, termasuk masyarakat dan dunia usaha, sehingga roda pembangunan tetap bergerak," katanya.
Herman Deru juga menegaskan bahwa kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi perhatian pemerintah.
Hak-hak pegawai, seperti gaji dan tunjangan, harus tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku.