Dalam regulasi yang ada, kata dia, anggota DPRD hanya memiliki kewajiban untuk mengusulkan Pokir.
BACA JUGA:27 Nama Penuhi Syarat Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Muara Enim, Ini Daftarnya
BACA JUGA:Angka Kemiskinan Muara Enim Turun 0,34 Poin
Anggota DPRD harus menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan kebutuhan itu diterjemahkan dalam bentuk Pokir yang disampaikan kepada eksekutif.
Jika hal tersebut terjadi di mana anggota DPRD ikut terjun melaksanakan atau menjadi rekanan pelaksana proyek Pokir melalui orang lain, hal ini justru bertentangan dengan prinsip pemisahan tugas antara legislatif dan eksekutif.
Pelaksanaan proyek merupakan tugas OPD di bawah Pemerintah Daerah, bukan anggota DPRD.
"Sesuai peraturan perundangan dan sumpah jabatan adalah benar tetapi hanya sebatas penyampaian aspirasi. Jika hal itu terjadi artinya Dewan melawan perundangan bilamana menjadi dana pokir atau aspirasi karena Dewan bukan pengguna anggaran," ujarnya.
BACA JUGA:Naik jadi 220 Volt, Gubernur Herman Deru Pastikan Pelanggan Nikmati Listrik dengan Tegangan Stabil
Jika anggota DPRD diharuskan mengerjakan Pokir atau menjadi miliknya, artinya OPD tersebut sudah dibawah tekanan, hal itu bisa melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Praktek ini dapat memicu konflik kepentingan dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang.
Lanjutnya, anggota DPRD tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan Pokir terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat, namun DPRD sebagai fungsi pengawasan, bukan sebagai pelaksana proyek atau rekanan pelaksana proyek.
Dengan dasar aturan yang ada, anggota DPRD wajib mengusulkan Pokir dan memastikan pelaksanaannya melalui fungsi pengawasan.
BACA JUGA:Operasi Mata Gratis, Wagub Cik Ujang: Wujud Kepedulian Bank Sumsel Babel Lewat CSR
BACA JUGA:Arah Baru Crypto di Indonesia: Pajak Naik, Generasi Muda Tetap Optimis
Namun, pelaksanaan proyek bukanlah kewenangan mereka.