Ia juga menyebutkan, kegiatan pertemuan dengan pihak Tripika, para kepala desa yang desanya dilewati mobilisasi rig adalah untuk izin dispensasi pemanfaatan jalan milik kabupaten.
BACA JUGA:Anggota DPRD Muara Enim Ini Minta Prioritaskan Pembangunan Jalan Penghubung Menuju Kantor Kecamatan
BACA JUGA:Jalan di Muara Enim Dikepung Debu, Warga Minta Pemerintah Evaluasi Izin Angkutan Batu Bara
"Alhamdulillah, semuanya mendukung seluruh kegiatan kami, pada prinsipnya karena ini bukan pertama, kedua dan ketiga, tapi ini sudah yang kesekian kalinya, jadi ini sudah biasa kami lakukan, dan Insya Allah pada prinsipnya seluruh desa yang dilewati memberikan dukungan," ucap Dani.
Selanjutnya, ia berharap dari hasil pertemuan itu bisa segera dilakukan pembahasan dan ditindaklanjuti oleh pihak Kabupaten Muara Enim dalam memberikan kajian teknis.
"Yang mana nanti setelah teknis tersebut diselesaikan dari pihak kabupaten di PUPR, selanjutnya ditindaklanjuti untuk pembahasan dengan Asisten II dan difinalisasi izin tersebut dan dikeluarkan oleh PT SRB," tambahnya.
Disinggung soal masalah garansi/jaminan pada kegiatan mobilisasi rig di jalan desa yang dilintasi, Dani menjelaskan, telah mereka buat dalam bentuk surat pernyataan.
BACA JUGA:Pj Bupati Muara Enim Dukung Usulan Warga Lubuk Nipis Bangun Jalan Alternatif
BACA JUGA:Akses Jalan Lubuk Nipis Tertimbun Longsor, Warga Sakit Terpaksa Digotong
Bahwa Perusahaan akan sepenuhnya bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada jalan dan jembatan akibat mobilisasi kegiatan rig.
"Masalah garansi, sebenarnya kami dari pihak Sele Raya Belida dan SKK Migas yang notabene adalah masih mengelola Perusahaan migas milik negara, jadi untuk jaminan yang kami keluarkan itu dalam bentuk surat pernyataan, yang mana dalam surat pernyataan tersebut selalu ada komitmen atau pernyataan yang kami buat jikalau ada kerusakan jalan atau jembatan yang dilalui oleh kegiatan mobilisasi rig, itu Perusahaan akan mempertanggungjawabkan untuk memperbaiki," tukas Dani.