"Ke depan mungkin nanti kita akan mengundang segmen yang lain misalnya pemilih pemula, disabilitas, perempuan dan semuanya akan kita jangkau untuk kita ajak berkolaborasi," terangnya.
Sementara itu, menurut salah seorang narasumber yang merupakan praktisi Pemilu dan Akademisi dari UIN Raden Fatah Palembang, Dr. H. Donny Meilano, pengawas Pemilu secara undang-undang adalah Bawaslu, akan tetapi masyarakat juga punya kewajiban.
Untuk itu negara melibatkan masyarakat demi mewujudkan pemimpin, baik bupati atau gubernur atau walikota yang memang kredibel.
BACA JUGA:Beredar Isu Rekrutmen Panwascam Tidak Transparan, Ini Penjelasan Bawaslu PALI
"Maka partisipasi masyarakat ini dalam konteks pengawasan yaitu melaporkan dan menyampaikan kalau ada hal-hal yang menurut undang-undang yang tidak sesuai," terangnya. (*/sherli)