Hal senada dikatakan Nopri, warga Panang Jaya, bahwa sepengetahuannya ada 26 KK yang sudah dibayar dengan rincian di Desa Penanggiran 20 KK dan Desa Panang Jaya 6 KK.
BACA JUGA: Gubernur Herman Deru Akan Evaluasi Perusahaan dan Angkutan Batu Bara di Muara Enim
Sementara itu yang belum dibayar sebanyak 9 KK terdiri dari 2 KK di Desa Penanggiran dan 7 KK di Desa Panang Jaya.
Namun kenyataan di lapangan masih simpang siur berapa sebenarnya yang diganti rugi, siapa saja, dan sebagainya, karena terlihat sangat tidak transparan sehingga menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
Jika dari awal pihak PT KAI transparan dan melibat masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan tentu tidak ada seperti ini dan sudah selesai permasalahan tersebut.
"Kami minta pihak PT KAI transparan dan terbuka jangan ditutup-tutupi, untuk menghindari kecurangan dan hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
BACA JUGA: Soal Angkutan Batu Bara di Muara Enim, Solusi Terbaik Gunakan Jalan Khusus
BACA JUGA: Kesal, Warga di Muara Enim Paksa Angkutan Batu Bara untuk Putar Balik
Sementara itu, Satker P2JN III Sumsel, Embudhi Erawan mengatakan pada dasarnya pihaknya hanya mengerjakan konstruksi.
Sementara pembebasan lahan itu merupakan wewenang PT KAI dan Pemkab Muara Enim.
Jika lahan tersebut dibebaskan serta clear and clean baru proyek tersebut akan dilelangkan ke P2JK.
Jika lahan tersebut belum clear, pihaknya belum bisa melelang proyek tersebut karena dikhawatirkan ketika penandatanganan kontrak lahan tersebut ternyata masih bermasalah dan mendapat protes dari masyarakat karena merasa belum ada ganti rugi.
BACA JUGA: Pj Bupati Muara Enim Segera Turunkan Tim Khusus untuk Investigasi Angkutan Batu Bara
BACA JUGA: Masyarakat Persoalkan Mobilisasi Angkutan Batu Bara PT DBU Melintasi Jalan Umum Dalam Kota
“Informasi dari pihak KAI dan Pemkab Muara Enim, awal Desember permasalahan lahan sudah selesai, jadi kalau sudah clear, kami bisa memastikan lelang tersebut,” ujarnya.