ENIMEKSPRES.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) harus tegas dan segera memblokir aplikasi judi online yang semakin marak dan merajalela hari-hari belakangan ini.
Ketua Umum PP HIMMAH (Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa), Abdul Razak Nasution, mengatakan Pemerintah terkesan membiarkan sejumlah situs yang terindikasi sebagai penyedia judi online tetap beroperasi, karena sudah secara legal terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
BACA JUGA: Demi Main Judi Slot, Pria Ini Rampas Smartphone Seorang Nenek
Sementara, kata dia, Pemerintah di saat bersamaan melakukan pemblokiran pada sejumlah aplikasi permainan atau game online karena tidak mendaftar sebagai PSE.
“Kemenkominfo harus bergerak cepat melakukan pemblokiran situs maupun aplikasi perjudian online yang belakangan ini semakin marak dan menyasar semua umur khususnya anak-anak muda,” ujar Razak kepada wartawan, dikutip Kamis (4/8/2022).
BACA JUGA: Tim Lebah Polsek Tanjung Agung Tangkap Bandar Sabu
Menurutnya, pemblokiran jangan sebagian kecil aspek saja. Namun, kebijakan yang secara moral harus diambil demi penyelamatan aset bangsa dan juga sejumlah materi yang dimiliki masyarakat.
“Seperti situs pinjaman online yang terus bermetamorfosis menjadi nama-nama baru dan situs-situs baru, begitu juga judi online. Pemerintah harus lebih bekerja keras lagi untuk membersihkan dunia digital dari sampah-sampah yang dapat merusak generasi emas Indonesia,” papar dia.
BACA JUGA: Gara-gara Judi Slot, Menantu Jual Sepeda Motor Ibu Mertua
Terlebih, perundang-undangan hukum Indonesia sudah memasukkan segala aktivitas perjudian sebagai pelanggaran pidana.
“Sangat jelas, judi online itu perbuatan melanggar hukum. Makanya Kominfo harus tegas dalam hal ini. Negara tidak boleh kalah dengan mafia judi,” tandasnya. (rmol/sumeks.co/dnn)