Jalan Mulus, HD Sebut Tak Takut Lagi Tagih Pajak

ENIMEKSPRES CO ID PALEMBANG Berbagai upaya dilakukan Pemprov Sumsel untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak dan retribusi Salah satunya dengan melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Gathering Wajib Pajak antara Pemprov Sumsel dengan Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung di Aula Lantai V Kantor Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung Selasa 5 11 2019 Menurut Gubernur Sumsel Herman Deru HD sinergi kedua belah pihak ini memang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak membayar pajak Namun selain itu pembinaan kepada para wajib pajak juga mesti dilakukan secara seimbang agar pemerintah dapat menuntut masyarakat atau wajib pajak meningkatkan kesadarannya Harus ada keseimbangan pembinaan kita dengan permodalan mereka dan upaya kita memenuhi haknya Baru kita patut meminta mereka untuk patuh membayar pajak Misalnya soal jalan Sekarang saya tidak takut lagi menagih pajak pada mereka yang memakai jalan karena sekarang semua jalan provinsi sudah saya perbaiki sudah mulus semua Gak bisa lagi mereka bilang gak mau bayar pajak karena jalan jelek Makanya saya mohon betul sinergitas ini diimplementasikan di lapangan ungkap HD Lebih jauh dikatakan HD kesadaran membayar pajak bukan untuk meningkatkan nilai realisasi penerimaan pajak semata Tapi lebih dari itu peningkatan kepatuhan membayar pajak juga akan sangat membantu meringankan beban negara Terbaru kata HD ia telah memerintahkan Bapenda untuk mendata dan melabeli kendaraan baik roda dua roda empat maupun kendaraan alat berat untuk dipasang label tanda sudah membayar pajak Hal ini bukan sanksi tapi menurutnya lebih mengarah pada peringatan agar wajib pajak rutin dan sadar menunaikan kewajibannya Sekarang ini yang membayar pajak baru 12 persen di Indonesia dan itu sudah memberi kontribusi 70 persen terhadap pendapatan negara Bagaimana kalau dua kali lipatnya tentu sudah ringan beban negara ini jelas HD Atas dasar itu pula ia meminta semua pihak mulai menanamkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sejak dini Bukan karena takut ancaman atau dilandasi karena takut ada hukuman denda dan sebagainya Memang dasarnya harus datang dari kesadaran pribadi Dan kita tidak akan pernah terlambat menanamkan kebiasaan ini sejak usia dini ujarnya Baca juga Jadi Tuan Rumah Jamselinas HD Yakin Sumsel Makin Dikenal di Asia Tenggara Kepatuhan Bayar Pajak Pribadi Rendah Optimalkan Pendapatan Daerah Dalam kesempatan itu HD juga tak lupa mengapresiasi adanya perjanjian kerja sama yang digagas Korsupgah KPK dan DJP Kanwil Sumselbabel tersebut Menurutnya inisiasi ini patut didukung sepenuhnya karena dapat menjadi pengingat dan pencegahan agar jangan sampai salah satu sumber pendapatan negara lewat karena kurangnya kesadaran Di tempat yang sama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Imam Arifin mengatakan sinergi ini perlu untuk mensosialisasikan kesadaran membayar pajak yang berfungsi menggerakkan perekonomian negara Kondisi kita saat ini di beberapa tempat masih banyak yang perlu dibenahi misalnya sarana pendidikan yang belum baik Masih banyak yang juga harus di subsidi pemerintah jelasnya Selain menjadi upaya meningkatkan realisasi pajak untuk pembangunan daerah sinergitas ini menurut Imam dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur di bidang perpajakan yang profesional dalam melaksanakan tugasnya Kita harap ada juga pemanfaatan data dan informasi pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta terwujudnya harmonisasi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pajak dan retribusi kata dia lagi Setelah adanya sinkronisasi data tersebut misal perkebunan karet atau bidang perdagangan termasuk proyek proyek yang pajaknya masuk ke pemprov akan dapat diberikan pelayanan yang lebih mudah Kami minta kesadaran agar administrasinya makin rapi dan teratur juga sekaligus sosialisasi bahwa ada pajak untuk daerah beber dia Sementara itu Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Kantor Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abdul Haris menjelaskan bahwa bantuan wajib pajak di daerah sangat diperlukan untuk menggerakkan roda pembangunan sehingga provinsi tidak selalu bergantung pada pusat khususnya pada penerimaan pajak Saat ini pemerintah sangat mendorong proyek infrastruktur yang akan berdampak pada multiflyer efek Maka kami dari KPK sangat mendukung sekali hal ini Kami ke daerah untuk melakukan evaluasi tentang proses pemungutan pajak apakah tata kelola sudah baik atau belum Kami sangat mendorong ini secara terbuka Khususnya dari WP yang ada kendala bisa laporkan ke kami Karena kami juga bertugas memonitoring Pemda maupun Kanwil DJP itu sendiri Peran kami adalah membantu pusat dan daerah terkait tata kelola penerimaan pajak ujarnya rel humas pemprov sumsel