Mendagri Tegaskan Tak Ada Pemekaran DOB di Indonesia

ENIMEKSPRES CO ID JAKARTA Pemerintah tidak pernah memutuskan pembentukan daerah otonomi baru DOB di Indonesia Termasuk tentang terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB yang dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah di Pendopo Gubernur NTB di Mataram Sabtu 24 4 2021 Belum ada karena pemekaran DOB itu problemnya keuangan kata Tito seperti dilansir dari Antara Dia mengakui saat ini di Kementerian Dalam Negeri terdapat 317 daerah yang mengajukan pemekaran DOB kepada pemerintah Namun tak satupun disetujui pemerintah untuk menjadi DOB mengingat situasi keuangan negara yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah akibat pandemi Covid 19 Memang pernah ada skenario 2019 akan dibuka dengan skala prioritas Tapi kita tidak menyangka ada pandemi Covid 19 Sehingga membuat penerimaan negara menjadi menurun tidak sesuai target dan belanja kita naik Akibatnya terjadi defisit di atas lima persen Dalam kondisi seperti ini tentu prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan sehingga opsi DOB belum bisa dilakukan jelas Tito Baca juga Dewan Dapil II Dukung Pemekaran Kabupaten Rambang Lubai Lematang Para Tokoh Urun Rembuk Bahas Pembentukan DOB Sah Kabupaten Baru Itu Bernama Rambang Lubai Lematang Menurut dia pemekaran DOB bisa saja dilakukan bila pandemi Covid 19 berakhir itu pun bila pendapatan negara kembali stabil Artinya pendapatan negara lebih besar dan belanja juga surplus Kalau pendapatan lebih besar dan belanja surplus kita akan lakukan DOB itu tutur Tito Meski belum ada pemekaran DOB dia menilai pemekaran DOB bagus dilakukan guna mempercepat pertumbuhan wilayah Namun semua itu bisa saja dilakukan apabila didukung dengan keuangan negara yang cukup Walaupun begitu Tito tidak bisa memberikan jaminan kapan DOB bisa disetujui pemerintah Sebab semua itu tergantung situasi pandemi Covid 19 sehingga ekonomi bisa kembali pulih seperti biasa Kalau tidak ada uang jangan Yang jelas kita lihat nanti sama sama ujar Tito Sebelumnya pemerintah kabarnya akan mengesahkan delapan provinsi baru yang sudah diloloskan dalam pembahasan pada 2013 Lolosnya 8 provinsi baru itu setelah ada usulan 30 daerah otonomi baru Di antaranya Provinsi Tapanuli Provinsi Kepulauan Nias Provinsi Bolaang Mongondow Raya Provinsi Pulau Sumbawa Provinsi Kapuas Raya Provinsi Papua Barat Daya Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan jpg