Soal Legalisasi Tambang Rakyat, HNU Temui KSP Moeldoko

ENIMEKSPRES SUMEKS CO MUARA ENIM Penjabat Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar HNU beserta staf dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pemkab Muara Enim dijadwalkan menghadap Kepala Staf Kepresidenan KSP Republik Indonesia Dr Moeldoko di Jakarta hari ini Kamis 24 6 2021 Pertemuan orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang didampingi Asisten II H Riswandar PU dan DLH dengan KSP untuk meminta percepatan legalisasi Tambang Rakyat TR di Muara Enim Asisten II Pemkab Muara Enim H Riswandar mengatakan Pemkab Muara Enim bergerak cepat menyelesaikan tambang rakyat yang masih jadi polemik bagi masyarakat ataupun sejumlah asosiasi Karena itu sejumlah langkah ditempuh di antaranya berkoordinasi ke pemerintah pusat Besok hari ini dijadwalkan menghadap KSP Moeldoko untuk berkoordinasi lebih lanjut mengenai rencana legalisasi tambang rakyat yang diusulkan Pemkab Muara Enim kata Riswandar ketika dihubungi Enimekspres Sumeks Co kemarin 23 6 2021 Baca juga Tunggu Keputusan Pusat Tambang Rakyat Dihentikan Sementara Tambang Rakyat Dilarang Asosiasi Tagih Solusi Pemerintah Asosiasi Setuju Tambang Rakyat Berhenti Sementara Sampai Ada Regulasi dari Pemerintah Menurut Riswandar apa yang disampaikan ke KSP juga merupakan aspirasi dari asosiasi tambang rakyat yang disampaikan ke Pemkab Muara Enim beberapa waktu lalu Di antaranya aspirasi tersebut menjadikan tambang rakyat sebagai aktivitas legal yang mendapat payung hukum dari pemerintah Selain itu pemkab juga menginisiasi agar tambang rakyat dibuatkan badan usaha desa BUMDes atau koperasi sesuai keinginan dari asosiasi dengan bekerjasama perusahaan Hanya saja untuk mewujudkan kerja sama tersebut pihak perusahaan masih terganjal perizinan dari Kementerian atau Dirjen Minerba Intinya perusahaan di Muara Enim mau menerapkan pola kerja sama yang diinisiasi Pemkab Muara Enim sepanjang itu ada perizinan dari Kementerian atau Dirjen Minerba untuk itu kami koordinasi ke KSP minta solusi jelasnya Lebih lanjut Riswandar menerangkan jika konsep inisiasi disetujui pihaknya belum dapat memastikan pola kerja sama yang akan dipilih Apa itu BUMDes atau koperasi Menurutnya hal itu akan melihat situasi di lapangan mengingat kedua pola kerja sama memiliki manfaat masing masing Pola kemitraan BUMDes atau koperasi hampir sama cuma kalau BUMDes artinya ada bagi hasil ke pemerintah daerah Sementara kalau pola sistem koperasi tidak karena murni ke anggota pungkasnya ozi