Wamenaker: Pelindungan Pekerja Dimulai Sejak Mencari Kerja

Wamenaker: Pelindungan Pekerja Dimulai Sejak Mencari Kerja

Wamenaker Afriansyah Noor pada Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta. Foto : Istimewa--

JAKARTA, ENIMEKSPRES.CO.ID - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa pelindungan ketenagakerjaan harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari proses mencari pekerjaan, menjalani hubungan kerja, hingga berakhirnya masa kerja.

Prinsip ini menjadi landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan," ujar Afriansyah saat memberikan sambutan pada Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa 17 November 2026.

Lebih lanjut, Afriansyah menjelaskan pada tahap sebelum bekerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi dan pelaporan lowongan kerja untuk mencegah praktik percaloan, penipuan, serta penyebaran informasi lowongan kerja fiktif.

BACA JUGA:Kemnaker Sebut Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

BACA JUGA:Hadapi Disrupsi Industri, Kemnaker Siapkan 3 Prioritas Ketenagakerjaan

Proses penempatan tenaga kerja juga harus berlangsung secara adil, objektif, transparan, dan bebas diskriminasi.

Ketentuan tersebut turut memberikan perhatian kepada kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal agar memperoleh kesempatan yang setara dalam memasuki dunia kerja.

Selain proses rekrutmen, pemerintah mengatur penyelenggaraan pemagangan agar berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan perusahaan.

Pengaturannya meliputi kejelasan status peserta, durasi maksimal enam bulan, pemberian uang saku, penerbitan sertifikat, pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

BACA JUGA:Kemnaker Buka InaSkills 2026, Siapkan SDM Unggul ke Kancah Internasional

BACA JUGA:Kemnaker Ajak Perusahaan dan Instansi Pemerintah Jadi Mitra MagangHub Batch 3

"Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja," katanya.

Setelah memasuki hubungan kerja, perhatian pemerintah beralih pada kepastian status pekerjaan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: