Pemkab-DPRD Muara Enim Sepakat Teken Raperda Perubahan APBD Rp2,5 Triliun

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Perubahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2026 akhirnya resmi diketuk palu.

Plt Bupati Muara Enim Sumarni bersama Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto, menandatangani Nota Kesepakatan Bersama atas Perubahan APBD 2026 senilai Rp2,5 triliun dalam Rapat Paripurna I Masa Rapat ke-4 di Gedung DPRD Muara Enim, Rabu 30 September 2026.

Rapat paripurna tersebut diawali dengan penyampaian laporan resmi dari komisi-komisi DPRD terhadap rancangan perubahan anggaran.

Pembacaan laporan akhir seluruh komisi tersebut menjadi acuan utama sebelum akhirnya dilakukan pengambilan keputusan serta penandatanganan dokumen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

BACA JUGA:Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui dengan Catatan

BACA JUGA:4 Fraksi DPRD Soroti Opini WDP Pemkab Muara Enim, Desak Perbaikan Tata Kelola Keuangan

Dalam pendapat akhirnya, Plt Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang telah mencurahkan tenaga serta pikiran dalam mengawal pembahasan anggaran.

"Saya menyadari aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah belum seluruhnya dapat terakomodir dalam alokasi perubahan APBD tahun ini akibat keterbatasan finansial daerah," ujarnya.

Guna mengatasi keterbatasan struktur anggaran daerah tersebut, Plt Bupati mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk aktif menggali potensi pembiayaan pembangunan di luar APBD.

Pihaknya mendorong optimalisasi penerimaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN maupun BUMS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim.

BACA JUGA:Herman Deru Tegaskan APBD Perubahan Sumsel 2026 Tetap Fokus pada Kepentingan Rakyat

BACA JUGA:Rapat Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Sempat Memanas

Adapun secara ringkas, postur Raperda Perubahan APBD TA 2026 mencatatkan target pendapatan daerah sebesar Rp2,2 triliun dengan alokasi belanja daerah disepakati mencapai Rp2,5 triliun.

Defisit anggaran sebesar Rp300 miliar ditutupi sepenuhnya oleh pembiayaan netto dalam jumlah serupa, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) TA 2026 berada pada angka nol rupiah.

Sumber: