Nataru PT TeL

Sekda Sumsel Hadiri Rakor Pemerintahan se-Sumatera Bahas Kamtibmas

Sekda Sumsel Hadiri Rakor Pemerintahan se-Sumatera Bahas Kamtibmas

Sekda Provinsi Sumsel, Edward Candra, menghadiri rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu 21 September 2025. Foto : Istimewa--

BATAM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Sekda Provinsi Sumsel, Edward Candra, menghadiri rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Minggu 21 September 2025.

Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti para kepala daerah dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Rakor ini dihadiri oleh Gubernur dan perwakilan dari Provinsi Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, serta Bangka Belitung.

Beberapa gubernur berhalangan hadir, termasuk Gubernur Sumsel, Lampung, dan Aceh, yang masing-masing diwakili pejabat terkait.

BACA JUGA:Sumsel dan BPS Sepakat Wujudkan Data Tunggal untuk Percepatan Pembangunan

BACA JUGA:Sumsel Masuk 5 Besar Nasional, Gubernur Herman Deru Dorong Intensifikasi Pertanian

Selain Mendagri, rakor tersebut turut menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamu Karyasayuda serta Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana, sebagai narasumber.

Keduanya menyampaikan perspektif terkait dinamika pemerintahan daerah, perdagangan, dan kebijakan nasional yang harus disinergikan dengan daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pasca terjadinya 778 aksi di 35 provinsi pada 25 Agustus hingga 9 September 2025.

Ia menekankan pentingnya komunikasi aktif antara gubernur dengan para bupati dan walikota.

BACA JUGA:Sekda Sumsel Pimpin Rapat Bahas Percepatan Serah Terima Rusun Pekerja Palembang

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Raih Penghargaan Pelopor Percepatan Meritokrasi dari BKN RI

“Jika tidak bisa hadir secara langsung, komunikasi tetap bisa dilakukan melalui platform virtual. Arahan dari gubernur sangat penting untuk bupati dan walikota agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan selaras,” ujar Tito.

Tito juga mengingatkan bahwa rakor menjadi wadah strategis dalam memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: